Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN > Analisis Kebijakan Pembentukan SPORC dan Implementasinya dalam Pemberantasan Illegal Loging di Indonesia

 

Full Text PDF (11,414 kb)
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Analisis Kebijakan Pembentukan SPORC dan Implementasinya dalam Pemberantasan Illegal Loging di Indonesia
Tangngalangi, Muhammad Ashlam ( Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Lt.2 Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Pajajaran, Bogor 16144, Tel. 0251-8332779)
Kartodihardjo, Hariadi ( Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Tel. 0251-8621244)
Ichwandi, Iin ( Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Tel. 0251-8621244)
Article Info   ABSTRACT
Published date:
27 May 2015
 
Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Sejak terbentuk pada tahun 2005 hingga sekarang, belum diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Sementara praktik pembalakan liar masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa argumen kebijakan yang mendasari pembentukan SPORC, bagaimana penerapannya - terutama pada SPORC Brigade Anoa di Sulawesi Selatan (SPORC Anoa), dan apa yang dapat direkomendasikan bagi upaya penegakan hukum agar menjadi lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang didefinisikan sehingga melahirkan kebijakan pembentukan SPORC adalah tingkat deforestasi yang sangat memprihatinkan, sedangkan lembaga perlindungan hutan yang ada saat itu belum efektif. Dalam hal kualitas, kinerja SPORC Anoa belum memenuhi harapan, sebagian besar tersangka yang dituntut ke pengadilan adalah petani. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal logging serta hubungan yang buruk antara instansi kehutanan pusat dan daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan yang tajam menyangkut persepsi status kawasan hutan. Penyelesaian status kawasan hutan di seluruh Indonesia menjadi rekomendasi penting yang perlu segera ditangani. Undang-Undang Kehutanan yang tidak up to date lagi dan lembaga yang belum sepenuhnya independen, menyebabkan rendahnya kualitas penanganan perkara.
Copyrights © 2015