Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > Jurnal Sosial Humaniora > PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

 

Jurnal Sosial Humaniora
Vol 5, No 2 (2012)
PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Article Info   ABSTRACT
Published date:
02 Nov 2012
 
Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta  gonogini di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan melalui (a) melalui pengajuanGugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono ginidiajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikomulatifkan), dan (c) gugatangono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatanbalik (rekonvensi), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami.Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri diPengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a)pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian,dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini berupa bidang tanahdan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulisyang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertipikathak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi,selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwaobyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwaharta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. (b)dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UUNo. 1 tahun 1974. (c) dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakimmembagi secara innatura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitupula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuitisnya dalamrangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat dikompensasi contohnya istri sakit,maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. (d) secara lexspecialis keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah KHI, bila belumcukup, maka dipergunakan HIR secara lex generalis. Permohonan eksekusi di PAPamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukaneksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi adajuga yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono ginidiserahkan pada anak-anaknya.
Copyrights © 2012