Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > Otoritas > PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

 

Full Text PDF (663 kb)
Otoritas
Vol 5, No 2 (2015): (Oktober 2015)
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Article Info   ABSTRACT
Published date:
14 Oct 2015
 
This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The governments role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting governments role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government.  Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.
Copyrights © 2015