Announcement
Starting on July 4, 2018 the Indonesian Publication Index (IPI) has been acquired by the Ministry of Research Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) called GARUDA Garba Rujukan Digital (http://garuda.ristekdikti.go.id)
For further information email to portalgaruda@gmail.com

Thank you
Logo IPI  
Journal > DEFENDONESIA > MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM

 

Full Text PDF (817 kb)
DEFENDONESIA
Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM
Article Info   ABSTRACT
Published date:
19 Jun 2017
 
Ide Poros Maritim Dunia yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama dua tahun pada kenyataanya belum menaungi aspek keamanan maritim sebagai prioritas dimana hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut sebagai elemen pendukung utama. Mengingat adanya keterkaitan antara isu keamanan maritim dengan upaya menciptakan good maritime governance, sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Mengin gat dalam prakteknya Indonesia belum memilikiacuan yang jelas dalam membuat kebijakan maritim, pemerintah perlu menyusun suatu doktrin yang berfungsi sebagai pegangan dalam setiap pembuatan kebijakan maritim. Selanjutnya, pemerintah harus membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan agar mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor dalam isu maritim. Terakhir, pemerintah baru bisa menaruh perhatian dalam pembangunan sea power dimana pembangunan kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu agenda utama. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga elemen yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam ide Poros Maritim Dunia agar dapat menghadapi isu keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun MDA sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah. Terakhir, setelah kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun sea power sebagai instrumen dala menghadapi isu keamanan maritim.
Copyrights © 2017